Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Booster Secara Gratis dan Berbayar, Ini Penjelasannya!

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Booster Secara Gratis dan Berbayar, Ini Penjelasannya! – Saat ini Pemerintah sedang menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster, baik secara gratis maupun berbayar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, diperlukan vaksin booster atau penguat untuk mengantisipasi bila Indonesia diserang gelombang ketiga pandemi Covid-19. Skema vaksin booster gratis, katanya akan berbasis pada penerima bantuan iuran (PBI) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD.

Sementara itu, skema vaksin booster berbayar untuk 93,7 juta jiwa saat ini juga tengah dibahas. “Sisanya nanti akan didorong melalui vaksin vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan lain akan dikondisikan kembali,” kata Airlangga, dalam konferensi pers secara virtual, Senin (27/9/2021). Tanggapan epidemiolog Menanggapi hal itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengingatkan soal cakupan vaksinasi, sebelum pemerintah berencana membuat skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster secara gratis dan berbayar.

“Menurut saya booster ini bisa diberikan setidaknya setelah 60 persen, atau 50 plus lah. Kalau kurang dari itu, kita masih punya tanggung jawab besar untuk melindungi,” katanya. Dicky menilai, upaya pemerintah untuk memberikan booster perlu diimbangi dengan cakupan vaksinasi yang merata. Terutama vaksinasi bagi mereka yang masuk ke dalam kelompok yang memiliki risiko paparan Covid-19 yang tinggi. “Harus memastikan semua yang berisiko itu, seperti lansia, nakes, pekerja publik yang esensial itu sudah tercapai targetnya. Kalau belum, itu yang harus dikejar,” kata Dicky.

Salah satu nakes RSUD Sogaten Kota Madiun mendapatkan vaksin booster moderna di aula rumah sakit tersebut. Setelah target tercapai, maka wacana vaksin booster bisa dipertimbangan. Pada prinsipnya, menurut Dicky, di situasi pandemi seperti saat ini, akses terhadap vaksin harus merata, tidak diskriminatif, dan gratis untuk semua orang. Akan tetapi, apabila negara mengalami kesulitan dalam hal pendanaan, Dicky mengingatkan agar jangan sampai melanggar konsitutsi. “Prinsipnya di masa pandemi ini harusnya gratis.

Ketika ini menjadi isu masalah pendanaan, harus ada solusi. Kalau pemerintah berat, supaya tidak melanggar ini kan masalahnya konsititutsi, prinsip universal bahwa ini gratis dan tidak diskriminatif, dan volentary itu kan prinsip mendasar ada dalam konstitusi,” kata dia menjelaskan. Cakupan vaksinasi Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 27 September 2021 pukul 18.00 WIB, total vaksinasi dosis pertama yang telah dicapai Indonesia baru 42,13 persen dari sasaran vaksinasi. Sementara, total vaksinasi dosis kedua baru mencapai 23,62 persen dari sasaran vaksinasi.

Adapun sasaran vaksinasi itu terdiri atas tenaga kesehatan, lanjut usia petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 12-17 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengan Komisi IX DPR, pada Senin (13/9/2021) sudah menyampaikan mengenai rencana booster vaksin Covid-19. Budi mengatakan jenis vaksin yang bakal digunakan pada program vaksinasi booster ini ditentukan dari jenis vaksin yang sudah mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Orang-orang bisa memilih vaksinnya apa, secara sama seperti beli obat di apotek, jadi ini akan kita buka pasarnya agar masyarakat bisa memilih membeli booster vaksin apa,” kata Budi. Meskipun demikian, rencana penyelenggaraan vaksinasi dosis ketiga berbayar belum final dan masih dibahas lebih lanjut. “Nanti juga akan kita alokasikan dana bagi pemda untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga untuk itu,” kata dia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *