Polisi Tunggu Salinan Transaksi Keuangan Pemilik Nikahsirri.com

Kepolisian masih menunggu hasil cetidak transaksi keuangan pemilik situs Nikahsirri.com, Aris Wahyudi. Polisi sudah mengirimkan surat permohonan ke pihak bank agar bisa meminta daftar transaksi Aris.

“Kita masih menunggu print out dari bank dari tersangka seperti menjadi tempat melakukan tranaaksi keuangan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Sabtu, 30 September 2017.

Polisi Tunggu Salinan Transaksi Keuangan Pemilik Nikahsirri.com

Argo mengatidakan, kepolisian tak dapat memaksa pihak bank agar bisa segera mencetidak transaksi keuangan Aris. Pasalnya, menurut dia, pihak bank juga memiliki standar aturan sendiri.

Ia menambahkan, transaksi keuangan Aris dibutuhkan agar bisa mengusut kasus dugaan tindak pisertaa informasi serta transaksi elektronik (ITE), pornografi, dan perlindungan anak. Nantinya, cetidak transaksi keuangan ini bakal dijadikan sebagai salah satu alat bukti oleh kepolisian.

Selain itu, polisi juga bakal mengagendakan pemeriksaan saksi ahli terkait kasus tersebut. Namun, polisi belum menbisakan temuan jumlah mitra Nikahsirri.com.

Bisnis jual beli nikah siri milik Aris terbongkar kepolisian. Aris dicokok lantaran aktivitasnya seperti belum sepekan itu diduga mengandung unsur pornografi serta perdagangan orang serta anak di bawah umur.

Situs ini menyediakan orang seperti siap dinikahi secara siri. Pelanggan seperti berminat tinggal mentransfer uang sesuai harga.

Orang seperti ‘dijual’ Aris agar bisa dinikahi siri dipatok harga dengan label token alias koin seperti dibanderol Rp100 ribu per koin. Masing-masing calon pasangan nikah siri memasang harga berbeda. Ada seperti 200 koin atau lebih. Nilai itu setara Rp20 juta.

Aris disangka melanggar tindak pisertaa informasi serta transaksi elektronik (ITE) serta atau Pornografi, serta atau Perlindungan Anak, serta atau Penyedia Jasa. Aris dijerat dengan Pasal 4, Pasal 29 serta Pasal 30 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto Pasal 27, Pasal 45, Pasal 52 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.