Kebijakan Penutupan Perlintasan Harus Dipertimbangkan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diakui memiliki niat baik dalam mengeluarkan kebijakan penutupan perlintasan kereta api sebidang. Namun Kemenhub diminta meninjau ulang pemberlakuan kebijakan tersebut.

Kebijakan Penutupan Perlintasan Harus Dipertimbangkan

“Harus dipikirkan plus dan minusnya akibat penutupan tersebut,” kata Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto di Jakarta, Minggu 5 November 2017.

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Penutupan itu, kata dia, tidak hanya menimbulkan titik kemacetan baru, tapi juga mengganggu kegiatan perekonomian kerakyatan. “Warteg, warung kelontong, dan usaha mikro lainnya otomatis sepi pembeli. Belum lagi dampak kemacetan yang juga menghambat jalur distribusi,” ujar dia.

Di antaranya adalah penutupan perlintasan kereta api di sekitar Pasar Senen dan Pasar Poncol, Jakarta Pusat. Darmadi menerima laporan warga bahwa penutupan itu berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian hingga 80 persen. “Saat ini banyak pelaku usaha mengeluhkan pasar yang sepi. Janganlah ditambah beban dengan hal seperti ini,” ucap dia.

Bendahara Megawati Institute ini menyadari bahwa penutupan perlintasan kereta api itu sebagai perlindungan Kemenhub terhadap pengendara. Akan tetapi Kemenhub diminta mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. “Tolong ditinjau kembali kebijakan yang membuat masyarakat menjadi resah, karena saya rasa masih ada cara lain selain menutup akses jalan,” ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menargetkan penyelesaian 500 hingga 600 perlintasan sebidang dalam waktu dua-tiga tahun. Target ini sebagai bentuk upaya menciptakan jalur kereta api nan tertata dan aman.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penyelesaian palang pintu di perlintasan sebidang akan diutamakan untuk pengerjaan proyek kereta Jakarta-Surabaya. Selain dikerjakan di rel yang telah ada, pengerjaan perlintasan sebidang juga akan dilakukan di sejumlah titik lain.

Namun dia menilai perlintasan sebidang tidak akan sejalan dengan seluruh kebutuhan akan angkutan kereta. Terutama untuk Ibu Kota. Perlintasan sebidang justru menciptakan kemacetan. Solusinya, loop line (jalur lingkar) dengan jalur layang.

“Jadi tidak ada lagi kita meniadakan perlintasan sebidang dengan menutup. Tapi memang kita elevated,” ucap Budi.